Perjanjian Diplomasi Indonesia

Aktivitas Diplomasi Indonesia di Dunia Internasional untuk Mempertahankan Kemerdekaan

1.     Perjanjian Linggarjati

Perundingan linggarjati yang diadakan oleh pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947 menghasilkan perjanjian linggarjati yang isi pokoknya.

a.     Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera,Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.

b.     RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya.

  Pada perundingan Linggarjati,delegasi Indonesia dipimpin Sultan Syahir dan delegasi Belanda dipimpin Prof.Schermerhorn,sementara itu Inggris yang menjadi penengah mengirim Lord Killearn. Akibat perjanjian Linggarjati bagi Indonesia sebagai berikut:

a.     Sisi positif : setelah Belanda mengakui wilayah RI secara de facto beberapa negara menyampaikan pengakuan kedaulatan RI (Mesir,Lebanon,Suriah dan lain-lain) sehingga memperkuat kedudukan Indonesia di dunia Internasional.

b.     Sisi negatif : menimbulkan pro dan kontra dalam anggota KNIP serta jatuhnya Kabinet Syahrir.

2.     Perjanjian Renville

     Perjanjian Renville ditandatangani antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh PM.Amir Syarifudin dan delegasi belanda dipimpin R.Abdul Kadir W, pada tanggal 17 Januari 1948 di geladak kapal perang Amerika UUS Renville. Isi Perundingan Renville antara lain sebagai berikut :

a.     Segera dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak di sepanjang garis van Mook.

b.     Menghentikan tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer.

c.     RI menyetujui dibentuknya RIS dengan masa peralihan.

d.     Daerah RI yang diduduki Belanda dari agresi I harus diakui oleh Indonesia sebagai daerah pendudukan Belanda.

3.     Perjanjian Roem-Royen

      Lahirnya perundingan Roem-Royen merupakan tindak lanjut dari resolusi DK PBB yang sebelumnya telah didahului dengan perundingan di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Delegasi RI DIPIMPIN Moh.Roem. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Royen. Sementara itu wakil dari PBB (LTNCI) adalah Merle Cochran. Perundingan Roem-Royen mencapai kesepakatan tanggal 7 Mei 1949 isi pokoknya sebagai berikut :

a.     Menghentikan perang gerilya

b.     Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan

c.     Ikut serta dalam KMB di Den Haag

Delegasi Belanda menyetujui untuk :

a.     Mengembalikan pemerintahan RI di Yogyakarta

b.     Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tawanan perang

c.     Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara di daerah yang di kuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah-daerah merugikan penduduk

d.     Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat

e.     Berusaha untuk segera mengadakan KMB sesudah pemerintah republic ke Yogyakarta.

        Perjanjian itu sangat menguntungkan Indonesia karena Belanda harus meninggalkan       Yogyakarta, sehingga TNI dapat memasuki Yogyakarta. Presiden dan wakilnya serta pejabat tinggi kembali ke Yogyakarta. Jenderal Soedirman kembali ke Yogyakarta dan PDRI menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI di Yogyakarta.

4.     Konferensi Inter-Indonesia

Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 18-22 Juli di Yogyakarta dan pada tanggal 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta. Penyelenggaraan Konferensi Inter-Indonesia ini dilatarbelakangi oleh keinginan menjalin persatuan dan sikap bersama guna menghadapi Belanda dalam KMB nanti. Konferensi yang diselenggarakan antara wakil-wakil Republik Indonesia dengan pemimpin-pemimpin BFO ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

a.     BFO mendukung tuntutan RI atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan-ikatan politik ataupun ekonomi

b.     APRIS adalah angkatan perang nasional dan TNI menjadi inti dari APRIS

c.     Pertahanan negara adalah hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri

d.     Negara Indonesia Serikat diganti namanya menjadi Republik Indonesia Serikat

Dalam konferensi ini dilegasi RI terdiri atas Moh.Hatta, Moh.Roem, Soepomo, J.Leimena, Ali Sastroamidjojo, Djoeanda, Soemitro Djojohadikoesoemo, Soekiman, Soejono Hadinoto, Tb.Simatupang, dan Soemardi. Sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.

5.     Konferensi Meja Bundar (KMB)

KMB dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Pihak Indonesia diwakili Drs,Moh. Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, Belanda diketuai Mr.Van Maarseveen, dan UNCI oleh Chritchley sebagai peninjau. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut :

a.     Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya pada akhir Desember 1949

b.     Penyelesaian soal Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya sesudah pengakuan kedaulatan

c.     RIS dan Belanda akan bekerja sama satu perserikatan yang dipimpin Ratu Belanda atas dasar sukarela serta persaman derajat dan hak

d.     Pembubaran KNIL dan RIS akan membentuk Angkatan Perang dengan TNI sebagai inti kekuatan.

Persetujuan KMB berhasil ditandatangani pada tanggal 2 November 1949. Kemudian tanggal 29 Oktober 1949 RI dan BFO melakukan penandatanganan piagam persetujuan konstitusi RIS. Selanjutnya Ratu Yuliana pada tanggal 27 Desember 1949 menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam. Pada saat yang bersamaan di Istana Merdeka Jakarta juga berlangsung penandatanganan pengakuan kedaulatan RIS Wali Tinggi Mahkota Belanda Lovink kepada wakil pemerintahan RIS Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

6.     Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi yang diprakarsai oleh Birma dan India ini merupakan bentuk dukungan negara-negara Asia terhadap Kemerdekaan Indonesia sekaligus merupakan tekanan Internasional bagi Belanda. Dilaksanakan pada tanggal 20-23 Januari 1949 dihadiri negara-negara Afrika dan Australia yang menghasilkan resolusi sebagai berikut :

a.     Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta

b.     Pembentukan pemerintahan intern yang mempunyai kemerdekaan dan politik luar negeri, sebelum 15 Maret 1949

c.     Penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia

d.     Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lamabat pada tanggal 1 Januari 1959.